Atasi Karhutla, Kapolda Riau Minta Perusahaan Jadi First Responder

Jakarta, Suaraanalisa.com – Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memerlukan penanganan seluruh pihak. Irjen Herry Heryawan juga mengajak seluruh korporasi yang memiliki areal konsesi di Bumi Lancang Kuning untuk sama-sama merapatkan barisan dalam upaya penanganan dan pencegahan karhutla.

“Penanganan karhutla perlu penanganan kolaborasi. Bukan saja TNI, Polri, Pemerintah Daerah, tetapi ada juga pengusaha, akademisi, mahasiswa dan seluruh komunitas yang ada, serta peran serta media. Kami menekankan agar perusahaan menjadi first responder,” kata Irjen Herry dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla, di Pekanbaru, Kamis (27/8/2027).

Kapolda menyampaikan perusahaan harus menjadi first responder ketika kebakaran terjadi. Artinya, setiap perusahaan wajib memiliki upaya deteksi dini yang sudah diatur dalam regulasi yang ada, seperti Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup hingga Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2026.

“Terakhir Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup tentang pelarangan membakar hutan dan lahan secara serampangan, serta ada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelarangan Pembakaran Hutan dan Lahan,” jelasnya.

Di samping itu, Pemprov Riau juga telah mengeluarkan maklumat pelarangan buka lahan dengan cara membakar. Langkah strategis tersebut merupakan komitmen bersama dalam upaya preventif, preemtif, dan penegakan hukum.

Dalam rapat tersebut, Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat hingga korporasi yang memiliki area konsesi di Riau agar turut serta dalam penanganan karhutla. Kapolda menegaskan, karhutla yang terjadi saat ini harus dipandang sebagai kejadian luar biasa atau extraordinary.

“Karena itu, penanganannya juga membutuhkan langkah-langkah luar biasa dengan melibatkan seluruh kekuatan yang ada,” imbuhnya.

Irjen Herry Heryawan berharap semangat gotong royong yang selama ini dibangun semakin diperkuat. Kehadiran pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, perusahaan, masyarakat peduli api, serta seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kekuatan utama dalam menghadapi karhutla.

“Penegasan Bapak Presiden itu serius dan ini menjadi kekuatan kita bersama, menjadi perintah. Panglima yang hadir di sini harus bisa wujudkan,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan menekan jumlah hotspot tidak boleh membuat seluruh pihak lengah. Upaya pencegahan, patroli, pemantauan, pemadaman dini, penyediaan sumber air, hingga penegakan hukum harus terus berjalan secara bersamaan.

“Enggak bisa sendiri-sendiri. Penanganan Karhutla butuh uluran tangan semua pihak,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan perkembangan kondisi karhutla di Provinsi Riau yang mengalami penurunan. Saat ini hanya ada 79 titik panas (hotspot), 13 di antaranya di Kabupaten Siak, 17 titik di Kabupaten Indragiri Hilir, serta hotspot di Pangkalan Kerinci, Pelalawan.

Menurutnya, keberhasilan dalam penurunan karhutla tersebut adalah berkat kerja sama dan gotong royong seluruh komponen masyarakat. Meski angka menunjukkan adanya penurunan, namun ia meminta seluruh pihak tidak lengah dan tetap siaga.

“Berdasarkan hasil dari BMKG masih ada bulan September agak panas dan peran serta kita semua sangat penting, dari Polres, Dandim, Bupati sampai ke desa-desa untuk mengedukasi jangan melakukan pembakaran lahan secara sembarangan,” tuturnya.(*)